Kraksaan,- Hingga saat ini, Kabupaten Probolinggo masih berada di posisi keempat teratas di Jawa Timur sebagai daerah termiskin. Kabupaten Probolinggo berada di bawah Sampang di posisi pertama, Bangkalan dan Sumenep di posisi kedua dan ketiga. Hal ini pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo, dr. Moh. Haris Damanhuri mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan Kabupaten Probolinggo menjadi daerah miskin.
Pertama, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo rendah, sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Persoalan ini menurutnya belum tertangani maksimal dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, cenderung angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo semakin meningkat.
“Tahun 2019 itu angka kemiskinan di Probolinggo mencapai 17,76 persen dari jumlah penduduk yang lebih 1 juta jiwa, tepatnya ada 204 ribu jiwa. Tahun 2020 ketika ada pandemi Covid-19, angkanya naik menjadi 218 ribu jiwa,” katanya ketika mengisi seminar di Gedung Islamic Center, Kamis (11/8/2022) dengan tema ‘Memulihkan Bersama Kabupaten Probolinggo di Tengah Persaingan Masyarakat Global’.
Dalam seminar yang digelar Indonesia Tamaddunis Forum itu, pria yang akrab disapa Gus Haris tersebut juga menyampaikan, faktor kedua Probolinggo masih menjadi daerah miskin disebabkan daya saingnya yang masih kalah dengan daerah lain, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, juga kesehatan.
Hal ini menurutnya menyebabkan banyaknya warga yang tidak terakomodir dalam lapangan kerja. Sehingga angka pengangguran di Kabupaten Probolinggo terus meningkat.
Ia menjelaskan, pada 2013 lalu angka pengangguran di Kabupaten Probolinggo masih 3,3 persen. Selang lima tahun kemudian meningkat menjadi 4,15 persen. Dan pada 2020 kembali naik menjadi 4,86 persen.
“Jika ini tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul persoalan sosial, baik dalam segi ekonomi maupun keamanan,” katanya.
Ketiga, ia menilai capaian pemerintah daerah dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah. Bahkan ia menyebut, pada 2021 lalu, PAD yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah hanya sekitar 9,5 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat.
“PAD-nya sekitar Rp 211 miliar dari Rp 2,2 triliun pendapatan daerah (APBD). Tentu ini kurang bagus untuk perkembangan daerah,” ujarnya.
Terakhir, ia juga menilai sarana prasarana di Kabupaten Probolinggo massih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam segi infrastruktur jalan. Ia mencontohkan, di batas Probolinggo dengan Kabupaten Lumajang di Desa Tlogosari, hampir 15 kilometer jalan daerah di lokasi tersebut rusak berat.
Jalanan kembali bagus ketika sudah masuk wilayah kabupaten tetangga. “Jadi sangat gampang membedakannya, mana yang Probolinggo mana yang kabupaten sebelah,” katanya.
Oleh sebab itu, ia menyebut perlu adanya beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Probolinggo, terutama dalam sektor perekonomian. Sehingga program One Pesantren One Product (OPOP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu digalakkan.
Sebab, di Probolinggo terdapat banyak pesantren dengan puluhan ribu santri dengan potensi produk yang bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi.
“Kalau bisa bukan lagi OPOP, tapi satu sekolah satu produk. Bisa juga dengan mengembangkan ekonomi berbasis usia. Karena saya yakin, banyak kaum milenial di Kabupaten Probolingo yang kreatif,” papar Gus Haris.
Sementara itu, tokoh akademisi Universitas Nurul Jadid, KH. Abdul Hamid Wahid yang juga menjadi pemateri dalam seminar tersebut mengatakan, saat ini masyarakat dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era 4.0.
Jika tidak, sambung Ra Hamid, maka masyarakat tersebut akan tertinggal dibandingkan lainnya. Namun sayangnya, hingga saat ini banyak masyarakat Probolinggo yang tidak paham dengan era industri 4.0.
“Inilah pentingnya pendidikan, agar masyarakat tahu perkembangan zaman seperti apa. Jika mampu beradaptasi dan punya ilmunya, tentu masyarakatnya akan maju, daerahnya pun akan maju,” paparnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: Zainullah FT
