Pasuruan,- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangil, Kabupaten Pasuruan, menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus penambangan ilegal, Andreas Tanudjaja. Penyababnya, eksepsi yang diajukan dinilai terlalu masuk dalam pokok materi.
“Menolak eksepsi keberatan penasehat terdakwa seluruhnya, menetapkan persidangan tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian penuntut umum dan mengajukan barang bukti,” kata Ketua Majelis Hakim, Ahmad Shuhel Ndajir saat membacakan dokumen putusan sela.
Majelis hakim juga meminta kepada Jaksa Penuntut Umun (JPU) untuk menyiapkan pembuktian dengan menghadirkan saksi. Tak hanya itu hakim juga meminta kedua belah pihak untuk hadir dilokasi tambang ilegal.
“Karena obyek kasus itu tambang, jadi kita perlu ke lokasi tambangnya,” kata hakim menegaskan.
Selanjutnya, majelis hakim juga akan kroscek barang bukti (BB) terdakwa. Hal ini dilakukan karena ditemukan ada selisih barang bukti yang diajukan jaksa.
“Ada selisih barang bukti, makanya kita minta penjelasan jaksa berapa barang buktinya dan dititipkan kemana saja,” ucapnya.
Agar roses sidang lebih efesien, Mejalis hakim meminta sidang digelar dua kali dalam seminggu.
Minggu depan majelis hakim dan kedua belah pihak yang bersangkutan akan mendatangi lokasi. Setelah mendatangi lokasi sidang akan kembali digelar dengan mendatangkan saksi.
Jhoni Salah seorang JPU yang menyidangkan kasus tambang ilegal dengan terdakwa Andreas Tanudjaja, Jhoni, berjanji akan menghadirkan 27 orang sebagai saksi. JPU juga akan menghadirkan tiga saksi ahli.
“Selain 27 saksi, kita juga akan menghadirkan tiga orang saksi ahli. Diantaranya ahli teknik geodesi dan ahli tindak pidana,” ujarnya. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: A. Zainullah FT
