Menu

Mode Gelap
Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin Sebanyak 200 KK dan 1.000 Jiwa di Rowokangkung, Lumajang Dilanda Banjir Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024 Adanya Jalan Tambang di Lumajang Diharapkan Bisa Tingkatkan PAD Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

Pemerintahan · 13 Apr 2023 14:21 WIB

Pemkot Probolinggo Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik


					Gedung Pemkot Probolinggo. Perbesar

Gedung Pemkot Probolinggo.

Probolinggo – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik menggunakan mobil dinas. Selain telah disiapkan tempat parkir mobil dinas, Pemkot Probolinggo telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar aturan tersebut.

Larangan penggunakan mobil dinas untuk mudik ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Probolinggo Nomor 100.3.4/4/425/2023, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya pada Pemerintah Kota Probolinggo.

Larangan tersebut tertulis pada poin 6 yang menyebutkan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas.

“Jadi walikota telah mengeluarkan SE yang telah dikirim ke seluruh kepala dinas. SE ini berlaku sejak surat ini dikirim,” ujar Sekertaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, Kamis (13/4/2023).

Selain adanya larangan, Pemkot Probolinggo juga telah menyiapkan tempat parkir mobil dinas yakni di kantor Walikota Probolinggo, di Jalan Panglima Sudirman.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo ini menambahkan, jika nantinya ada ASN yang melanggar atau tetap menggunakan mobil dinas untuk mudik, maka akan ada sanksi.

“Tentunya jika ada yang melanggar, akan ada sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai Nomor 49 tahun 2021,” imbuh Ninik.

Selain larangan penggunakan mobil dinas, dalam SE Walikota tersebut juga disebutkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. (*)

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul HR.

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Gantikan Yudha Adji Kusuma di DPRD Lumajang, Istiana Tanjung Dilantik

14 November 2024 - 06:21 WIB

Trending di Pemerintahan