Menu

Mode Gelap
Debat Publik Terakhir Acuan Masyarakat Pilih Pemimpin Sebanyak 200 KK dan 1.000 Jiwa di Rowokangkung, Lumajang Dilanda Banjir Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024 Adanya Jalan Tambang di Lumajang Diharapkan Bisa Tingkatkan PAD Libatkan 200 Warga, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

Pemerintahan · 15 Jun 2023 14:31 WIB

Dinilai Gagal Kelola APBD, PMII Probolinggo Demo Kantor Bupati


					DEMO: Para aktivis PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Probolinggo. (foto: Ali Yak'lu). Perbesar

DEMO: Para aktivis PMII berunjuk rasa di depan kantor Bupati Probolinggo. (foto: Ali Yak'lu).

Kraksaan,- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar demonstrasi, Kamis (15/6/2023). Unjuk rasa dengan tajuk ‘Catatan Hitam Pemerintah Kabupaten Probolinggo’ itu digelar di depan kantor bupati, Jl. Panglima Sudirman, Kota Kraksaan.

Dalam aksinya, massa menyebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo gagal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Pasalnya, dengan APBD yang nilainya Rp2 triliun lebih, Kabupaten Probolinggo terjerembab sebagai daerah termiskin keempat se-Jawa Timur.

“Dengan APBD sekitar Rp 2,4 triliun, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berhasil mengantarkan wilayahnya menjadi daerah termiskin nomor empat,” kata koordinator aksi, Abdul Rozak dalam orasinya.

Rozak melanjutkan, dalam tujuh tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016 hingga 2022, APBD Kabupaten Probolinggo serapannya lebih banyak diperuntukkan untuk para birokrasi.

“Anggarannya lebih banyak dinikmati oleh plat merah (pemerintah, red) daripada untuk rakyat. Apalagi baru-baru ini, pemerintah berbelanja sejumlah mobil dinas untuk pejabat,” kecamnya.

Rozak pun mendoakan, pemerintah daerah dapat segera terbuka hatinya untuk lebih mementingkan urusan rakyat. Ia juga meminta Wabup Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto, keluar untuk menemui massa.

“Kami ingin Wabup dan Sekda keluar menemui dan berdialog dengan kami, bukan kami yang masuk ke dalam. Karena kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis pada Pukul 13.40 WIB, baik Wabup maupun Sekda Probolinggo masih belum keluar menemui massa aksi. Massa aksi pun terus berorasi seraya menunggu keduanya keluar dari kantor bupati. (*)

Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Paripurna DPRD Lumajang, Nasdem-PKS Soroti Bengkaknya Alokasi Belanja Pegawai

14 November 2024 - 06:41 WIB

Gantikan Yudha Adji Kusuma di DPRD Lumajang, Istiana Tanjung Dilantik

14 November 2024 - 06:21 WIB

Trending di Pemerintahan