Lumajang,- Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 kian dekat. Meski demikian, anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu di sejumlah daerah belum gamblang.
Di Kabupaten Lumajang, anggaran yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat belum disetujui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lumajang.
Ketua KPU Lumajang, Yuyun Baharita menyampaikan, pengajuan awal untuk dana pemilu 2024 sebesar Rp73 miliyar. Namun, karena terdampak Covid-19, akhirnya pengajuan anggaran KPU turun menjadi Rp60 miliyar.
“Karena kemarin terkendala Covid-19, ya untuk anggaran pemilu yang akan datang minimal Rp60 miliyar,” kata Yuyun saat ditemui di kantornya, Rabu (9/8/2023).
Yuyun berharap, anggaran tersebut bisa direalisasikan secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Sebab tahapan demi tahapan sudah dilakukan oleh KPU.
“Karena, kalau ngomong dekat, sudah kelewat kita ini. Jangan sampai kejadian ini berlarut-larut, kalau berlarut-larut saya yakin saya akan dipanggil sama kementerian,” curhatnya.
“Terus setelah sampai di Jakarta, pasti ditanya kenapa antara KPU kok tidak sepadan (sinergi, red) dengan Pemdanya,” tambahnya.
Jika nanti pihak KPU Lumajang benar-benar dipanggil oleh kementerian, pihaknya siap datang ke Jakarta untuk memberikan penjelasan atas keterlambatan pencairan anggaran Pemilu 2024.
“Kapanpun dipanggil, saya selalu siap, entah itu panggilan dari Kemendagri, bahkan ke Istana Presiden pun saya siap kalau nanti memang benar dipanggil,” tegasnya.
Anggaran KPU Lumajang, dijelaskan, sedikit tertolong dengan adanya Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur (Pilgub) di tahun yang sama. Jika tidak ada pilgub, ia memprediksi Pemkab Lumajang akan kebingungan menyediakan anggaran.
“Kita hari ini diuntungkan adanya pilgub, coba tidak ada pilgub, ketambahan Rp 10 miliyar Lumajang ini untuk anggaran pemilu 2024 yang akan datang,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono mengatakan, anggaran dana yang diajukan KPU Lumajang tidak bisa dipenuhi seluruhnya.
“Masih ada banyak pertimbangan diantaranya yang jelas menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” dalih Agus.
Agus berharap agar KPU Lumajang bisa memahami kondisi keuangan Pemkab Lumajang. “Kami harap KPU bisa memahami kondisi ini, karena masih banyak PR, infrastruktur jalan, banyak sekolah yang butuh perhatian juga,” paparnya.
Agus meminta KPU bisa bersikap seperti Bawaslu Lumajang, yang dinilainya bisa memahami kondisi keuangan daerah. Sebab selain Pemilu 2024, perbaikan infrastruktur di Lumajang belum sepenuhnya tuntas.
“Alhamdulillah, Bawaslu bisa memahami kondisi yang ada di Kabupaten Lumajang, sehingga proposalnya bisa menyesuaikan dengan anggaran yang kami siapkan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Zainul Hasan R
