Menu

Mode Gelap
Anggota KPPS di Pasuruan Dukung Paslon saat Kampanye Akbar, KPU Siapkan Sanksi Hari Tenang, Pencopotan APK di Kabupaten Pasuruan Digencarkan Memasuki Masa Tenang, Bawaslu Lumajang Maraton Bersihkan APK Paslon Dua Sekawan Spesialis Pembobolan Rumah Digulung Polisi Hari Tenang, Bawaslu Kota Probolinggo Sapu Bersih APK Paslon Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

Pemerintahan · 13 Des 2023 19:09 WIB

Ada 10 Jabatan Eselon II Belum Terisi Definif di Kabupaten Probolinggo


					Pj Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, ditemani Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Santiyono. (foto: Ali Ya'lu). Perbesar

Pj Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, ditemani Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Probolinggo, Santiyono. (foto: Ali Ya'lu).

Probolinggo,- Kekosongan pejabat pada jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo akan segera terisi. Kini, Pemkab Probolinggo.  tinggal menunggu izin seleksi dua dari 10 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum turun.

“Untuk pengisian Kepala Dinkes menunggu izin dari Kemendagri, sedangkan yang inspektorat, masih ada di meja gubernur. Untuk yang lainnya sudah ada (izinnya, red.),” kata Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, Rabu (13/12/23).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 10 jabatan eselon II yang belum terisi secara definitif. Selain kepala Dinas Kesehatan dan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Probolinggo, delapan jabatan eselon II lainnya juga masih belum terisi.

Delapan jabatan tersebut, Kepala Diskominfo, Kepala Dinsos, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Direktur RSUD Waluyo Jati, serta tiga jabatan staf ahli bupati.

“Jadi tinggal menunggu yang dua itu. Termasuk untuk pansel (panitia seleksi, red) sudah ada izinnya,” ujarnya.

Ia mengaku, telah menyusun personalia dari panitianya. Meski tidak disebutkan nama-namanya, namun Heri menjelaskan, kepanitiannya tidak hanya dari unsur pemerintahan, terdapat juga dari unsur akademisi.

Dirinya sebagai Pj Sekda, secara otomatis menjadi ketua pansel, sedangkan personalianya terdiri dari inspektorat Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), unsur Perguruan Tinggi di luar dan dari Kabupaten Probolinggo.

“Termasuk yang akademisi, kami yakin kemampuannya untuk menjadi pansel sudah tidak perlu diragukan,” ucapnya. (*)

 

Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch. Rochim

Artikel ini telah dibaca 93 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jadi Langganan Banjir, Pemkab Lumajang Segera Normalisasi Sungai Banter

24 November 2024 - 12:19 WIB

Pemkot Probolinggo Sidak Kios, Stok Pupuk Aman

23 November 2024 - 15:44 WIB

Pembebasan Sanksi Administrasi di Lumajang Berakhir 31 Desember 2024

22 November 2024 - 14:36 WIB

Eksekutif – DPRD Kabupaten Probolinggo Sepakati APBD 2025

21 November 2024 - 18:43 WIB

Tahun 2025, PAD Lumajang Ditargetkan Sebesar Rp422,3 Miliar

18 November 2024 - 15:49 WIB

Lumajang Programkan Makan Gratis Bergizi

18 November 2024 - 09:27 WIB

Perda Madin Ditolak Kemenkum, DPRD Lanjutkan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren

14 November 2024 - 16:58 WIB

Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Lumajang Dituntut Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat

14 November 2024 - 16:34 WIB

Tingkat Kerawanan Pilkada Merah, Pemkab Lumajang Raker dan RDP di DPR/MPR RI

14 November 2024 - 08:53 WIB

Trending di Pemerintahan