Probolinggo,- Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Probolinggo ramai-ramai mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan, Kamis (30/5/2024).
Kedatangan organisasi beranggotakan kepala dan perangkat desa ini, bertujuan untuk mengantarkan Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, mengambil dan mengembalikan formulir penjaringan calon kepala daerah (cakada) Kabupaten Probolinggo.
Namun usai pendaftaran, manuver politik Papdesi langsung menimbulkan polemik. Pasalnya, sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa, Papdesi diminta agar bisa bersikap netral.
Sehari sebelumnya, Rabu (29/5/2024) lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Imbauan kepada Papdesi.
Bawaslu mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan atau sebutan lain yang menjabat di wilayah Kabupaten Probolinggo agar menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilihan Umum tertentu.
Hal itu diatur dalam pasal 29 huruf ‘J’ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Kepala Desa dilarang: (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Bawaslu juga menginstruksikan kepada perangkat desa untuk menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan pada peserta Pemilihan Umum tertentu.
Sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf ‘J’ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Perangkat Desa dilarang: (j) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo, Supriyanto mengatakan, gerakan politik di kantor DPC PDI Perjuangan tersebut bukan sesuatu yang aneh. Justru menurutnya merupakan bentuk demokrasi.
“Kalau cermat, yang tidak boleh itu kan pas masa kampanye, sekarang kan masih belum,” kata Supriyanto, Jumat (31/5/2024).
Ia juga menjelaskan, kedatangan sejumlah kades lainnya yang tergabung dalam Papdesi ke kantor DPC PDI Perjuangan, menurutnya juga tidak ada sesuatu yang dilanggar.
Justru ia menilai hal itu merupakan bentuk kekompakan dari para pengurus Papdesi. “Itu kan hanya bentuk soliditas dan solidaritas, saya rasa tidak ada masalah,” ucapnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yongki Hendriyanto, hingga berita ini ditulis Jumat (31/5/24) sore, belum merespon berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan penulis, meski ponselnya dalam keadaan aktif. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Moh. Rochim
