Lumajang,- Puluhan Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) grudug kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Kamis (27/6/24). Mereka mempersoalkan aset tanah Negara Stren Afvour Brubi di Desa Besuk, Kecamatan Tempeh.
Mereka menyampaikan tuntutan kepada Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, terkait dugaan penyimpangan kewenangan dan pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang.
Koordinator aksi, Maliki meminta Pemkab Lumajang agar segera melakukan pembenahan dan memberikan sanksi administratif kepegawaian terkait dugaan penyimpangan kewenangan dan pemungutan liar tersebut.
“Kami meminta agar Pj Bupati Lumajang memeriksa dasar hukum kewenangan pengelolaan tanah negara oleh Dinas PUTR, karena tanah tersebut diduga dirampas oleh oknum Dinas PUTR dan diklaim sebagai aset Pemkab Lumajang,” kecam Maliki.
Maliki menyampaikan, awalnya Pemkab Lumajang menyewa dalam jangka waktu beberapa tahun untuk bina marga jalan. Namun saat masa kontraknya habis, lahan masih tetap digunakan.
Bahkan sebagian lahannya dibuat pabrik kayu. “Nah, dari situ warga merasa ditipu, karena haknya diambil. Apa lagi, nama Surat Hak Milik (SHM) muncul nama-nama orang pabrik,” paparnya.
“Tanah itu dipinjam pada tahun 1993 – 1994. perjanjian peminjaman, (dengan SK Gubernur) memiliki ijin kelola dari provinsi dengan perjanjian, apabila kontrak sudah selesai dipakai maka aset tanah akan dikembalikan jika pemilik mengajukan,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, pada 18 Januari 2024, Perkumpulan Penggarap Tanah Terlantar (P2T2) Kabupaten Lumajang melaporkan dugaan penyimpangan kewenangan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang ke Kejaksaan.
Dalam surat pengaduan nomor 09P2T2 Lumajang/I/2024, P2T2 menyatakan bahwa tindakan Dinas PUTR Lumajang merugikan hak-hak penggarap yang sudah sah menurut keputusan Dinas PU Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan, aksi yang meraka lakukan adalah penyampaian anspirasi masyarakat terkait persoalan aset tanah Negara Stren Afvour Brubi di Desa Besuk.
“Tetapi perlu kita duduk bersama, apakah yang dituntut dan yang dituduhkan itu benar? makanya kita perlu duduk bersama, karena hasil sebelumnya memang sudah saya rapatkan di internal, dan ternyata aset tersebut diberikan oleh Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur (Jatim), kepada Dinas PUTR daerah,” kata Yuyun.
Menurut Yuyun, itu sudah masuk dalam daftar infentarisasi pemerintah. Jadi, kata Yuyun, dirinya meminta kepada Sekda Lumajang untuk menemui aksi masa tersebut.
Sebab, imbuh Yuyun, dirinya tidak bisa datang menemui massa, lantaran mengikuti acara Rapat Paripurna di Kantor DPRD Lumajang.
“Saya tanya, apakah dilokasi tersebut ada para penggarap. Gak ada, mereka para penggarap hanya punya bukti Surat Keterangan Retribusi, jadi tidak bisa. Jadi saya minta Pak Asisten Sekda untuk dijelaskan, dan kita perlu menyamakan presepsi untuk penyelesaian permasalahan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Moch. Rohim
