Menu

Mode Gelap
Awal Oktober 2024, Ada 1.510 Janda Baru di Probolinggo Dua Bulan Rute Diperpanjang, KA Blambangan Expres Diserbu 50 Ribu Penumpang Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Bantaran Mangkir Panggilan Polisi Tidak Berniat Membunuh, Hanya Ingin Memberi Pelajaran PJU Kurang dan Tanpa Sekat Pembatas Jalan Picu Lakalantas di Piket Nol Pelaku Pembacokan Sopir Truk di Pasuruan Ternyata Residivis Kasus Serupa

Pemerintahan · 4 Jul 2024 15:26 WIB

Pupuk Bersubsidi Tetap Langka, Petani Lumajang Sesalkan Pendataan yang Semrawut


					LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi). Perbesar

LANGKA: Seorang petani di Kabupaten Lumajang sedang menaburkan pupuk ke area tanaman padi. (foto: Asmadi).

Lumajang,- Para petani di Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk subsidi di daerahnya. Meskipun ada, stoknya terbatas dengan harga selangit.

Hal tersebut disampaikan oleh Lukman, petani padi di Desa Jokarto. Menurutnya, selain harganya yang mahal, setiap tahunnya petani dihadapkan dengan persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi.

Alokasi pupuk dari pemerintah bahkan kerap tidak sampai ke petani. Ia menilai, minimnya realisasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Lumajang merupakan kelemahan administrasi yang dirancang pemerintah.

“Saya pernah menemukan pupuk-pupuk subsidi yang dijual non subsidi. Pupuknya dijual kepada petani yang lahannya sangat luas. Nah kita yang hanya petani biasa sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk,” kata Lukman, Kamis (4/7/24).

Dijelaskannya Lukman, berkurangnya suplai pupuk bersubsidi akan berdampak pada membengkaknya ongkos produksi. Imbasnya, harga gabah saat panen anjlok.

“Biaya pengeluaran untuk perawatan padi sangat mahal. Khawatirnya, pas panen nanti harga gabah malah anjlok,” prediksinya.

“Nah ini penting bagi pemerintah untuk dibuat gambaran, sebab ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Bagi saya dan petani lainnya, sistem ini sangat tidak adil,” tambahnya.

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, pada tahun 2024, DKPP Lumajang mengusulkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini sebanyak 80.222.875 ton.

Dari jumlah tersebut, 33.728.875 ton jenis urea, dan 46.494.000 ton jenis NPK. Namun sayangnya, alokasi pupuk subsidi kadang tidak tepat sasaran.

Analis Prasarana dan Sarana Pertanian DKPP Lumajang, Sukarno Mukti Adi mengaku, pihaknya mendapatkan jatah pupuk bersubsidi sebanyak 30.444.00 ton jenis urea, dan 29.207.00 ton jenis NPK.

“Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten alumajang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 kemarin, kami hanya mendapatkan urea sebanyak 27.391.758 ton, dan 18.512.351 ton jenis NPK,” sebutnya.

Meski begitu, imbuhnya, penyaluran pupuk organik sejauh ini hanya memperioritaskan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Tempeh, Kunir, Tekung, dan Yosowilangun.

Hal itu dilakukan karena mengikuti data dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BPIP). “Memang hanya 4 kecamatan, karena kandungan C organik dalam tanah kurang dari 2 persen,” pungkas dia. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rohim


 

Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Samsul Hidayat Jabat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

3 Oktober 2024 - 14:37 WIB

Sebanyak 518 Tenaga Non-ASN Lumajang Belum Masuk Database BKN

2 Oktober 2024 - 14:46 WIB

Tiga Komisi DPRD Kabupaten Probolinggo Dinakhodai Pendatang Baru

1 Oktober 2024 - 17:39 WIB

Sebanyak 69.863 RTLH di Lumajang Terabaikan

1 Oktober 2024 - 16:47 WIB

Ratusan Pelamar Protes Seleksi CPNS Pemkab Probolinggo, Penyebabnya Karena ini

30 September 2024 - 18:10 WIB

Tingkatkan PAD, Pj Bupati Ajak Sinergi dan Kolaborasi DPRD Lumajang

30 September 2024 - 17:01 WIB

Jalan Brantas Kota Probolinggo Segera Diperbaiki, Anggaran Rp 11 Miliar

30 September 2024 - 15:32 WIB

Oktafiani Ditetapkan sebagai Ketua DPRD Lumajang Periode 2024 – 2029

30 September 2024 - 13:12 WIB

Sah! Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo Dilantik

26 September 2024 - 19:04 WIB

Trending di Pemerintahan