Lumajang, – Untuk membahas soal Pandangan Umum (PU) fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pembacaan Nota Keuangan Raperda APBD TA 2025, Rabu (13/11/24).
Kali ini, Fraksi Partai NasDem-PKS menyoroti sejumlah perbedaan postur anggaran baru-baru ini terlihat hangat dibandingkan dengan APBD tahun anggaran sebelumnya.
H. Usman Afandi Ketua Fraksi Nasdem-PKS mempertanyakan, bengkaknya alokasi dana untuk belanja pegawai.
“Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 52 miliar pada RAPBD TA 2025 dibandingkan dengan APBD TA 2024,” katanya.
Setelah pihaknya mengamati dari persoalan alokasi belanja daerah dan pertumbuhannya terdapat analisa yang bisa disimpulkan yakni, rasionalisasi belanja pegawai yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“TA 2024 sebesar Rp 832 miliar di TA 2025 menjadi Rp 884 miliar. Pertimbangan apa yang mendasari dengan asumsi jumlah pegawai yang ada saat ini,” ujarnya.
Tak hanya soal belanja pegawai, Fraksi Partai NasDem – PKS, juga menyoroti soal belanja barang dan jasa yang terbilang cukup besar.
Pada nota RAPBD TA 2025 mencapai Rp 689 miliar, sedangkan pada TA 2023 hanya Rp 632 miliar.
“Ada penambahan sekitar Rp 57 miliar. Hal itu juga perlu dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang,” katanya.
“Kita butuh penjelasan terhadap belanja-belanja yang tiba-tiba berkurang drastis dan pada belanja yang tiba-tiba membengkak. Jangan ada dusta di antara kita,” sambungnya.
Untuk diketahui, PU Fraksi DPRD Lumajang akan dijawab oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang lewat paripurna lanjutan II yang akan digelar Jumat, 15 November 2024 mendatang. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
