Pasuruan, – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pasuruan mencatat tujuh laporan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Laporan tersebut meliputi dugaan pelanggaran pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dugaan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK).
Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, mengungkapkan, dari tujuh laporan yang diterima, lima di antaranya sudah memasuki tahap penanganan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terkait kasus ini, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Beberapa laporan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga tidak dapat diregistrasi. Namun, laporan-laporan yang memenuhi kriteria sudah kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” ujar Vita, Selasa (19/11/2024).
Vita menambahkan, laporan terkait dugaan perusakan APK kotak kosong tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini karena kotak kosong tidak diakui sebagai APK dalam peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang rezim pemilihan.
“Menurut aturan, kotak kosong tidak bisa didefinisikan sebagai APK. Oleh karena itu, laporan tersebut tidak dapat kami tindak lanjuti,” jelasnya.
Untuk pelanggaran yang berindikasi pidana, Bawaslu Kota Pasuruan telah melibatkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari unsur Reskrim dan Pidana Umum (Pidum). Proses ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai hukum.
“Kasus-kasus yang berpotensi pidana telah kami koordinasikan dengan Gakkumdu. Ini menjadi langkah penting agar penanganannya dilakukan secara profesional dan sesuai aturan,” tambah Vita.
Sebagai informasi, Pilwali Kota Pasuruan 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu, Adi Wibowo dan M. Nawawi. Pasangan ini mendapatkan dukungan dari seluruh partai politik parlemen maupun non-parlemen. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
