Menu

Mode Gelap
Program Kesehatan Gratis, Dinkes Lumajang Pastikan Bisa Diakses tanpa BPJS Truk ODOL di Puger Jember Tuai Polemik, DPRD Panggil Dishub Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Soroti Plaza Gempol, Desak Perbaikan Manajemen Omah Duren, Sajikan Legitnya Durian Montong di Dataran Tinggi Lumbang Tenaga Non-ASN Jember Menjerit! Honor Tak Cair, Wadul ke DPRD Pengunjung Keluhkan Tarif Pendamping Pendakian ke Ranu Kumbolo Lumajang

Pemerintahan · 10 Feb 2025 18:41 WIB

Tenaga Non-ASN Jember Menjerit! Honor Tak Cair, Wadul ke DPRD


					WADUL: Perwakilan tenaga non ASN Kabupaten Jember saat RDP dengan Komisi A DPRD terkait tidak cairnya honor. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok).
Perbesar

WADUL: Perwakilan tenaga non ASN Kabupaten Jember saat RDP dengan Komisi A DPRD terkait tidak cairnya honor. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok).

Jember,- Sejumlah perwakilan tenaga non ASN se-Kabupaten Jember, wadul ke DPRD setempat, Senin, (10/2/25), lantaran honor selama satu bulan terakhir tidak cair.

Wakil rakyat pun melalui Komisi A, lantas memfasilitasi para tenaga honorer dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Koordinator tenaga non ASN, Arjun Sutrisna Wibowo mengatakan, ia dan tenaga non ASN lain terpaksa wadul ke ASN karena belum adanya kebijakan yang berpihak pada mereka dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

“Kami berharap DPRD dapat segera mendukung eksekutif dalam menyelesaikan masalah ini. Honor untuk bulan Januari belum cair karena kami bekerja terlebih dahulu baru digaji,” kata Arjun.

Ia menambahkan saat ini, Sekertaris Daerah (Sekda) Jember bersama pejabat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Alam (BKPSDM) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), berada di Jakarta untuk menindaklanjuti regulasi yang diperlukan agar honor non ASN segera tersampaikan.

Sekda Jember, imbuhnya, juga tetap menginstruksikan para tenaga non ASN tetap mengisi absensi agar status kerja mereka tidak terputus, meski tidak ada kepastian gaji.

“Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian agar tenaga non ASN tidak merasa terabaikan,” harapnya.

Anggota Komisi A DPRD Jember, Budi Wicaksono, menekankan pentingnya segera memberikan solusi bagi tenaga non ASN yang telah lama mengabdi.

“Mereka yang sudah lama mengabdi seharusnya bisa menjadi P3K baru atau P3K paruh waktu, yang penting mereka mendapatkan gaji. Saat ini, banyak yang dirumahkan dan menunggu kepastian dari Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, red),” bebernya.

Di Kabupaten Jember, total terdapat sekitar 11.000 tenaga non ASN. Dari jumlah tersebut, 2.000 orang telah lolos seleksi P3K penuh waktu.

Hampir 7.000 tenaga non ASN terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun sekitar 5.000 lainnya masih dalam proses menunggu SK.

Budi menambahkan perlunya kebijakan atau solusi terbaik untuk mencairkan honor non ASN di, khususnya di Kabupaten Jember.

“Solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini. Jika tidak, masalah seperti penanganan sampah di Jember akan semakin parah. Kami perlu kebijakan untuk mencairkan honor atau membentuk sistem gaji yang jelas,” cetus Budi.

DPRD, menurut Budi, juga merencanakan untuk memberangkatkan dua perwakilan tenaga non ASN ke Jakarta. “Tujuannya menyampaikan aspirasi mereka kepada Menpan RB dan BKN (Badan Kepegawaian Negara, red),” ucapnya. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 481 kali

Baca Lainnya

Pj Bupati Lumajang Minta Pengelolaan Administrasi Jadi Kunci Utama dalam Program Pembangunan yang Efektif

10 Februari 2025 - 17:43 WIB

Efisiensi Anggaran, Wali Kota – Wakil Wali Kota Probolinggo Terpilih Tolak Mobil Dinas Baru

8 Februari 2025 - 23:54 WIB

Tenaga Honorer Segera Dirumahkan, Pemkab dan DPRD Lumajang Pasrah

7 Februari 2025 - 14:46 WIB

Inilah Dampak Jika Ratusan Tenaga Honorer Lumajang Dipecat

5 Februari 2025 - 11:22 WIB

Ratusan Pegawai Honorer di Lumajang Akan Dipecat

5 Februari 2025 - 09:39 WIB

Soal Pelantikan Kepala Daerah, Pemkab Lumajang Tetap Kawal Kebijakan Pemerintah Pusat

4 Februari 2025 - 14:52 WIB

Anggaran Seremonial Perangkat Daerah di Lumajang Dipotong 50 Persen

2 Februari 2025 - 14:39 WIB

Soal PMK, DPRD Usulkan Dana BTT ke Pemkab Lumajang

31 Januari 2025 - 17:27 WIB

DPRD Desak Pemkab Lumajang Lebih Serius Tangani Asuransi Kesehatan

31 Januari 2025 - 13:34 WIB

Trending di Kesehatan