Menu

Mode Gelap
Penyelenggaraan Haji Bakal Dikelola BP Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania Beri Pesan Khusus Waspada Bencana saat Libur Lebaran, BPBD Pasuruan Siaga Penuh 24 Jam Polres Pasuruan Sediakan Layanan Titip Kendaraan bagi Pemudik Cuaca Tak Bersahabat, BMKG Imbau Pemudik Waspada Program Berkah Nusantara PLN Nusantara Power UP Paiton Bagikan Seribu Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim Waspada Microsleep saat Mudik, Ini Tips Pencegahannya

Sosial · 24 Mar 2025 20:53 WIB

Solidaritas Jember Melawan, Mahasiswa Turun Jalan Tolak Revisi UU TNI


					UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok). Perbesar

UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok).

Jember,- Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menggema di sejumlah daerah di tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Jember.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi ‘Solidaritas Jember Melawan’, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, pada Senin, (24/3/25).

Aksi ini merupakan reaksi terhadap disahkannya revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, (20/3/25).

Dimulai dari area Universitas Jember, aksi tersebut berlangsung semarak dan penuh antusias. Para mahasiswa berbaris menuju kantor DPRD Jember, sambil membawa spanduk dan berorasi menyampaikan uneg-unegnya.

Mereka mengaku khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang dapat berdampak buruk terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi.

Salah satu orator menegaskan dengan lantang, bahwa pentingnya menjaga supremasi sipil dan mengingatkan bahwa suara rakyat harus diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Revisi UU TNI bisa membuka pintu bagi kembalinya dominasi militer dalam politik, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip reformasi 1998,” tegasnya.

Dalam pernyataan resmi mereka, mahasiswa menuntut agar revisi UU TNI ditangguhkan, dengan beberapa poin utama yang disoroti.

Termasuk penarikan prajurit aktif TNI dari jabatan sipil dan penghapusan sistem komando teritorial yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, massa juga menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Aksi ini, menurut mahasiswa, mencerminkan semangat para tunas bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Mereka juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak sipil.

“Ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa masih memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia,” teriak salah seorang orator dengan lantang. (*)

 

 


Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra


 

Artikel ini telah dibaca 83 kali

Baca Lainnya

Waspada Bencana saat Libur Lebaran, BPBD Pasuruan Siaga Penuh 24 Jam

29 Maret 2025 - 18:18 WIB

Polres Pasuruan Sediakan Layanan Titip Kendaraan bagi Pemudik

29 Maret 2025 - 17:06 WIB

Program Berkah Nusantara PLN Nusantara Power UP Paiton Bagikan Seribu Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim

29 Maret 2025 - 12:53 WIB

Waspada Microsleep saat Mudik, Ini Tips Pencegahannya

29 Maret 2025 - 11:12 WIB

Empat Pos Pengamanan dan 300 Aparat Siap Amankan Lebaran di Kota Probolinggo

28 Maret 2025 - 17:37 WIB

Penting! Ini Imbauan Kapolres Probolinggo bagi Pemudik Jelang Lebaran 2025

28 Maret 2025 - 12:00 WIB

Pemkab Lumajang Berencana Bangun Sekolah Rakyat Gratis

27 Maret 2025 - 13:46 WIB

Berjuang Melawan Penyakit, Warga Sumurdalam Probolinggo Butuh Uluran Tangan

26 Maret 2025 - 18:49 WIB

Mengenal ‘Bibibi’, Tradisi Bagi-bagi Makanan Menjelang Lebaran di Probolinggo

26 Maret 2025 - 18:28 WIB

Trending di Sosial